Pilkades Karang Bahagia Diduga Cacat Hukum? Oknum Panitia Terbukti Jadi Pengurus Partai

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 16:22 WIB

5052 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN BEKASI,DEWICYBER.NET|| Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi diwarnai skandal besar. Penyelenggaraan di Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, tercoreng setelah Lembaga Swadaya Masyarakat Gada Sakti Nusantara (LSM GANAS) membongkar temuan telak: seorang oknum penting panitia Pilkades terbukti rangkap jabatan sebagai pengurus aktif partai politik dan bahkan terlibat dalam pemenangan politik praktis.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LSM GANAS, Brian Shakti, dalam konferensi pers yang memaparkan laporan resmi serta dokumen hukum yang telah dilayangkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bupati Bekasi.

Berdasarkan investigasi dan laporan masyarakat, LSM GANAS menemukan sejumlah bukti kuat terkait pelanggaran netralitas oleh oknum panitia Pilkades Desa Karang Bahagia:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

* Terlibat Kunjungan Politik: Pada Selasa, 22 September 2026, oknum panitia kedapatan ikut serta dalam rombongan kunjungan politik politisi Partai Golkar sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Marjuki, ke kediaman kandidat (Caum) dengan perolehan suara terbanyak, lengkap dengan mengenakan atribut sayap Partai Golkar.

* Aktif di Musda Partai: Oknum tersebut juga tercatat aktif dan menggunakan hak suara dalam Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, pada Senin, 24 Agustus 2026 lalu, di bawah kepemimpinan Ketua Terpilih H. Akhmad Marjuki, S.M., M.M. (periode 2025–2030).

* Penguatan Bukti Kepengurusan : Posisi oknum tersebut semakin tak terbantahkan setelah DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi secara resmi telah menyatakan surat kepengurusan aktif yang bersangkutan sebagai pengurus tingkat kecamatan pada tanggal 5 Oktober 2026.

LSM GANAS menegaskan bahwa rangkap jabatan ini merupakan pelanggaran konstitusi dan hukum yang berlaku, sehingga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap asas demokrasi desa. Tindakan tersebut melanggar sederet regulasi ketat, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Pasal 29 dan Pasal 51 yang secara tegas melarang pengurus partai politik terlibat dalam struktur penyelenggara desa.

2. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Pasal 28) : Mewajibkan panitia pemilihan bersikap netral, mandiri, dan non-partisan.

3. Perda Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 & Perbup Terkait : Mengatur kriteria ketat keanggotaan panitia yang berwibawa, jujur, dan adil.

“Akibat dugaan pelanggaran ini, pelaksanaan Pilkades di Desa Karang Bahagia secara hukum menjadi cacat hukum. Hal ini merugikan masyarakat dan membuka celah lebar untuk gugatan terhadap keabsahan hasil pemilihan,” tegas Ketua Umum LSM GANAS.

LSM GANAS turut mengecam keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Sebagai panitia tingkat kabupaten, DPMD dinilai lalai dalam melakukan pengawasan dan verifikasi rekam jejak (track record), sehingga meloloskan kader partai politik aktif ke dalam struktur penyelenggara desa.

Demi menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat, LSM GANAS secara resmi mendesak:

1. Evaluasi Menyeluruh : Meminta Pemkab Bekasi (Plt. Bupati dan DPMD) segera mengevaluasi total proses Pilkades di Desa Karang Bahagia.

2. Sanksi Tegas : Mengambil tindakan hukum dan administratif secara tegas terhadap oknum panitia yang rangkap jabatan serta pihak yang meloloskannya.

3. Tindak Lanjut Bukti Otentik : Menjadikan berkas dokumen hukum, surat pernyataan kepengurusan dari DPD Partai Golkar tertanggal 5 Oktober 2026, serta bukti-bukti otentik lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan yang adil sesuai koridor hukum.

Berita Terkait

Warga Maleer Keluhkan Air PDAM 8 Bulan, Kang Toni Wijaya Langsung Telepon PDAM Saat Reses
Bobrok Moral! Oknum Pengurus Pokja PWI Jaksel Diduga Nikmati Uang Haram Retribusi Sampah Pesanggrahan
Pimpred Kabarnusa24: Belum Saatnya Pak Plt !!! Pembentukan TP2D Kabupaten Bekasi Lampaui Batas Kewenangan
Pengobatan Alat Vital Kualatungkal Jabung Abdulazis Atasi Ejakulasi Dini
Pengobatan Alternatif Di Medan H.Abdulazis Ahli Pembesar Penis
Kritik Keras LSM GANAS: Pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi Dinilai Bobrok Secara Administrasi
Ahli Terapi Vitalitas Padang H.Abdulazis Pakar Pembesar Alat Vital
BBC Desak Pemkot Bandung Kembalikan CFD Buah Batu: “10 Tahun Kami Kelola Gratis, Sekarang Dianggarkan Miliaran”

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 21:00 WIB

WBFC U-17 Juara Piala Soeratin Nasional 2026, Disambut Meriah Bak Pahlawan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 23:18 WIB

LBH AMPUH Indonesia Sentil Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Usulan Bupati Definitif

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:37 WIB

Festival AHU 2026 di Bandung: Pemerintah Dorong Integrasi Layanan Hukum dan Mudahkan UMKM Naik Kelas

Rabu, 26 Agustus 2026 - 11:20 WIB

GEGARA TEBAR FITNAH DAN HINA ULAMA, GUS LILUR DISOMASI DAN DIADUKAN KE MABES POLRI

Kamis, 13 Agustus 2026 - 11:05 WIB

Tantan Sulthon Bukhawan terpilih sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026-2031

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:20 WIB

Sosialisasi Empat Pilar, Abidin Fikri: Perlu Kesadaran Bersama Wujudkan Gagasan Founding Father

Kamis, 23 Juli 2026 - 10:32 WIB

HAN 2026 di Sentra Wyata Guna: 81 Anak Ikuti Khitanan Massal

Minggu, 12 Juli 2026 - 15:38 WIB

Bandung Berwarna, Parade AAF 2026 Diserbu Warga

Berita Terbaru

KOTA BANDUNG

Toni Wijaya Hadiri Grand Launching INAPRO di Bandung

Senin, 9 Nov 2026 - 20:30 WIB

KOTA BANDUNG

Pak Wali dan KDM Bahas Bandung 2027, Ini Isinya

Senin, 9 Nov 2026 - 19:51 WIB