Kriminalisasi Petani Pangalengan Mencuat, Legalitas HGU PTPN I Regional 2 Dipertanyakan

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Senin, 11 Mei 2026 - 19:11 WIB

50114 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kriminalisasi Petani Pangalengan Mencuat, Legalitas HGU PTPN I Regional 2 Dipertanyakan

BANDUNG

Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) dan Aliansi Petani Pangalengan (APP) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Pengadilan Negeri (PN) Baleendah, Senin (11/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Massa menuntut pembebasan Asep Heri, seorang petani yang ditahan atas tuduhan penguasaan lahan tanpa izin oleh PTPN I Regional 2 (eks PTPN VIII).

Konflik agraria ini memicu sorotan tajam dari pakar hukum terkait legalitas lahan yang disengketakan. Pakar sekaligus praktisi hukum, Taufik H. Nasution, S.H., M.H., M.H.Kes., menilai penanganan perkara ini merupakan sebuah anomali hukum jika didasarkan pada hak guna usaha (HGU) yang bermasalah.

“Secara hukum, kita wajib menguji terlebih dahulu legalitas HGU yang dijadikan dasar klaim oleh PTPN I Regional 2. Jika benar masa berlaku HGU telah habis, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan wajib ditata ulang sesuai amanat reforma agraria,” ujar Taufik dalam pernyataan yuridisnya kepada media di sela-sela aksi.

Menurut Taufik, mempidanakan petani di atas lahan yang masa berlakunya telah habis atau terlantar justru mencederai rasa keadilan. Ia menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 mengamanatkan bahwa tanah harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia juga menyayangkan penggunaan instrumen pidana sebagai alat tekan. “Penggunaan instrumen pidana seharusnya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir, bukan alat represif untuk membungkam rakyat. Negara melalui BUMN tidak boleh bertindak seperti tuan tanah kolonial,” tegasnya.

Di tengah aksi, suasana sempat haru saat istri Asep Heri menyampaikan orasinya. Sambil terisak, ia menegaskan bahwa suaminya bukan penjahat, melainkan hanya penggarap yang mengandalkan hasil bumi untuk bertahan hidup.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi mengusung tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum

Membebaskan Asep Heri tanpa syarat dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi petani.

Melakukan audit transparan terhadap seluruh HGU PTPN I Regional 2 di wilayah Pangalengan yang diduga habis masa berlakunya atau terlantar.

Mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati dengan memberikan legalitas tanah kepada petani penggarap.

Taufik Nasution menambahkan, negara memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mendistribusikan kembali lahan yang tidak produktif sesuai asas fungsi sosial tanah dalam Pasal 6 UUPA.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di sekitar area PN Baleendah menunggu kejelasan proses hukum yang menimpa rekan mereka.

(Red)

Berita Terkait

Pemprov Jabar Gelar Rakor Tata Kelola Pertambangan, Bupati-Wali Kota se-Jabar Hadir di Bandung
DATABASE KORUPTOR 2026 ERA PRESIDEN PRABOWO: Lebih dari 2.000 Dijerat, 36 OTT, Ini Daftar yang Sudah Dihukum & Masih Disidik
Lantik 17 BPD Kabupaten/Kota, HIPKA Jabar Perkuat Jaringan Pengusaha dan Ekonomi Daerah
Pungutan Retribusi Sampah Swadaya Warga Jutaan, Kasatpel Dipo Pesanggrahan Bertemu Tim Media Justru Didampingi Oknum Wartawan
Sederhana Tapi Terpandang: Kisah Bapak Djuri dan Ibu Djuri, Pemilik Kontrakan yang Tetap Setia di Dunia Fotografi
P2KD Karangbahagia Tetapkan Caum Raih Perolehan Suara Terbanyak dan Terpilih Sebagai Kepala Desa Periode 2026-2034
Diundang Makogartap II, Humas GRIB Jaya Jabar Apresiasi Turnamen Catur Piala Panglima TNI ke-81
Nina Marliana: Di Usia Pensiun, Ketua BERKOBAR Ini Pilih Tetap Bermanfaat Untuk Bandung

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 21:00 WIB

WBFC U-17 Juara Piala Soeratin Nasional 2026, Disambut Meriah Bak Pahlawan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 23:18 WIB

LBH AMPUH Indonesia Sentil Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Usulan Bupati Definitif

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:37 WIB

Festival AHU 2026 di Bandung: Pemerintah Dorong Integrasi Layanan Hukum dan Mudahkan UMKM Naik Kelas

Rabu, 26 Agustus 2026 - 11:20 WIB

GEGARA TEBAR FITNAH DAN HINA ULAMA, GUS LILUR DISOMASI DAN DIADUKAN KE MABES POLRI

Kamis, 13 Agustus 2026 - 11:05 WIB

Tantan Sulthon Bukhawan terpilih sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026-2031

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:20 WIB

Sosialisasi Empat Pilar, Abidin Fikri: Perlu Kesadaran Bersama Wujudkan Gagasan Founding Father

Kamis, 23 Juli 2026 - 10:32 WIB

HAN 2026 di Sentra Wyata Guna: 81 Anak Ikuti Khitanan Massal

Minggu, 12 Juli 2026 - 15:38 WIB

Bandung Berwarna, Parade AAF 2026 Diserbu Warga

Berita Terbaru

KOTA BANDUNG

Toni Wijaya Hadiri Grand Launching INAPRO di Bandung

Senin, 9 Nov 2026 - 20:30 WIB

KOTA BANDUNG

Pak Wali dan KDM Bahas Bandung 2027, Ini Isinya

Senin, 9 Nov 2026 - 19:51 WIB