Ekosistem Media Sehat atau ‘Kebun’ Sendiri? Pengamat Kritik Tata Kelola Publikasi Diskominfo Depok

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Senin, 13 April 2026 - 21:45 WIB

50130 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekosistem Media Sehat atau ‘Kebun’ Sendiri? Pengamat Kritik Tata Kelola Publikasi Diskominfo Depok

‎

‎*DEPOK* – Di tengah instruksi efisiensi dan tuntutan transparansi uang rakyat, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) justru menganggarkan dana publikasi media lebih dari Rp1 miliar pada APBD 2026. Senin (13/4/26).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Secara konsep, anggaran itu untuk kerja sama dengan media cetak, elektronik, digital, hingga media sosial guna memperkuat komunikasi publik. Praktiknya, publik sulit mengakses informasi dasar: media mana saja yang digandeng, berapa nilai kontrak, dan apa indikator kinerjanya.

‎Hingga Senin, 6 April 2026, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Diskominfo Kota Depok belum merespons konfirmasi wartawan yang sudah dilayangkan hampir sepekan. Staf Diskominfo, Faris, hanya menyarankan prosedur surat permohonan informasi. “Izin Bapak, terkait hal ini silakan sampaikan surat permohonan informasi kepada Diskominfo. Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab,” ujarnya lewat WhatsApp.

‎*Pola Lama: Anggaran Fleksibel, Seleksi Gelap*

‎Penelusuran tim media menemukan pola berulang: pos belanja publikasi kerap ditempatkan pada mata anggaran yang fleksibel. Akibatnya, mekanisme seleksi media tidak terukur. Sejumlah media berbadan hukum jelas, aktif meliput lapangan, dan rutin memproduksi karya jurnalistik justru mengaku tidak lagi mendapat kerja sama.

‎Sebaliknya, muncul dugaan praktik “tebang pilih”. Media yang diduga berada di lingkaran Balai Kota atau yang dekat dengan oknum pejabat Diskominfo disebut lebih mudah diakomordir. Kriteria resmi, skor penilaian, dan hasil seleksi tidak pernah dibuka ke publik.

‎*Pengamat: Jangan Hanya Sirami ‘Kebun’ yang Itu-itu Saja*

‎*Pemerhati Anggaran Publikasi di Depok, Dewi Apriatin*, menilai kondisi ini mencederai semangat keterbukaan informasi. “Bukti otentiknya sederhana: tidak ada daftar media yang bekerja sama, tidak ada nilai kontrak, tidak ada laporan output. Publik disuruh percaya begitu saja,” tegasnya.

‎Dewi mengingatkan, anggaran publikasi bukan dana hibah untuk relasi. “Fungsinya menumbuhkan ekosistem informasi yang sehat dan merata. Bukan menyirami kebun yang itu-itu saja di setiap musim anggaran. Kalau yang kritis disingkirkan, yang dekat dipelihara, itu namanya pembusukan demokrasi,” kritiknya.

‎*Kritik Membangun untuk Pemangku Anggaran*

‎Dewi Apriatin memberi 5 catatan perbaikan yang bisa langsung dijalankan Diskominfo dan TAPD Pemkot Depok:

‎*1. Buka Daftar Hitam-Putih Sekarang*

‎Publikasikan daftar media mitra 2026: nama, badan hukum, alamat redaksi, nilai kontrak, durasi, dan tautan hasil publikasi. Tempel di website PPID tanpa harus diminta.

‎*2. Pakai Kurasi Terbuka Berbasis Skor*

‎Tetapkan kriteria terukur: legalitas, rekam jejak pemberitaan Depok, trafik/auidiens riil, kepatuhan kode etik, dan sebaran isu. Umumkan skor. Yang lolos dan tidak lolos sama-sama tahu alasannya.

‎*3. Stop ‘Rekening’ Anggaran Siluman*

‎Jangan sembunyikan belanja publikasi di pos fleksibel atau kegiatan seremonial. Buat nomenklatur khusus “Belanja Jasa Publikasi Media” dengan rincian sub-kegiatan yang bisa diaudit publik.

‎*4. Wajibkan Laporan Kinerja per Triwulan*

‎Setiap media mitra wajib setor: jumlah berita/advertorial, reach, engagement, dan dampak komunikasi. Diskominfo wajib rekap dan tayangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

‎*5. Lindungi Media Kritis, Bukan Cuma yang ‘Nyaman’*

‎Hentikan pola kontrak berbasis kedekatan. Demokrasi lokal butuh media yang mengawasi, bukan hanya yang memuji. Anggaran publik untuk kepentingan publik, bukan citra pejabat.

‎“Efisiensi bukan alasan memangkas keterbukaan. Justru saat anggaran ketat, setiap rupiah harus bisa dilacak publik. Kalau Rp1 miliar digelontorkan tapi daftar penerimanya rahasia, itu bukan komunikasi publik. Itu bisik-bisik,” tutup Dewi Apriatin.

(*)

Berita Terkait

Banjir Emas! Atlet Karawang Bikin Bangga di PORPROV XV Jabar 2026, Bupati Aep Ucapkan Terima Kasih
WBFC U-17 Juara Piala Soeratin Nasional 2026, Disambut Meriah Bak Pahlawan
Toni Wijaya Hadiri Grand Launching INAPRO di Bandung
Pak Wali dan KDM Bahas Bandung 2027, Ini Isinya
Pemprov Jabar Gelar Rakor Tata Kelola Pertambangan, Bupati-Wali Kota se-Jabar Hadir di Bandung
Menteri Maruarar Luncurkan Gentengisasi di Majalengka, 2,4 Juta Genteng UMKM Dikirim ke Seluruh Indonesia
Kang Erwin Buka Gerak Jalan Sehat Sumpah Pemuda 2026 di Cibuntu, Warga Tumpah Ruah
Dr. Mohammad Wahyu Hadiri Pembukaan PORPROV XV Jabar 2026 di Bekasi, Minta Doa untuk Cianjur Raih Banyak Emas

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 21:00 WIB

WBFC U-17 Juara Piala Soeratin Nasional 2026, Disambut Meriah Bak Pahlawan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 23:18 WIB

LBH AMPUH Indonesia Sentil Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Usulan Bupati Definitif

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:37 WIB

Festival AHU 2026 di Bandung: Pemerintah Dorong Integrasi Layanan Hukum dan Mudahkan UMKM Naik Kelas

Rabu, 26 Agustus 2026 - 11:20 WIB

GEGARA TEBAR FITNAH DAN HINA ULAMA, GUS LILUR DISOMASI DAN DIADUKAN KE MABES POLRI

Kamis, 13 Agustus 2026 - 11:05 WIB

Tantan Sulthon Bukhawan terpilih sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026-2031

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:20 WIB

Sosialisasi Empat Pilar, Abidin Fikri: Perlu Kesadaran Bersama Wujudkan Gagasan Founding Father

Kamis, 23 Juli 2026 - 10:32 WIB

HAN 2026 di Sentra Wyata Guna: 81 Anak Ikuti Khitanan Massal

Minggu, 12 Juli 2026 - 15:38 WIB

Bandung Berwarna, Parade AAF 2026 Diserbu Warga

Berita Terbaru

KOTA BANDUNG

Toni Wijaya Hadiri Grand Launching INAPRO di Bandung

Senin, 9 Nov 2026 - 20:30 WIB

KOTA BANDUNG

Pak Wali dan KDM Bahas Bandung 2027, Ini Isinya

Senin, 9 Nov 2026 - 19:51 WIB