Ditertibkan Pemkot Bandung, PKL Bundaran Cibiru Tak Dapat Kompensasi, Ini 4 Aturan Baru
BANDUNG, https://dewicyber.com – Pemerintah Kota Bandung menata ulang kawasan Bundaran Cibiru yang selama ini dikenal semrawut akibat aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan dilakukan tanpa pemberian kompensasi kepada pedagang.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penertiban tersebut merupakan hasil koordinasi lintas wilayah antara Kecamatan Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Satpol PP Kota Bandung, dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, Bundaran Cibiru menjadi perhatian khusus karena merupakan pintu masuk Kota Bandung dari arah timur yang tingkat mobilitasnya sangat tinggi.
“Pelaksanaannya hasil koordinasi kami dengan keseluruhan dari dua kecamatan, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, diperkuat oleh Satpol PP Kota Bandung dan dari provinsi,” kata Farhan, Selasa (3/11/2026).
Farhan menyebut keterlibatan Pemprov Jabar diperlukan karena kawasan tersebut masuk wilayah perbatasan. Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut memiliki rencana menata kawasan perbatasan Kota Bandung dengan konsep landmark khas, seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dan Subang.
Kawasan Cibiru dinilai potensial dikembangkan menjadi ikon perbatasan baru karena tingginya aktivitas warga.
Tidak Ada Kompensasi
Terkait nasib PKL, Farhan menegaskan Pemkot Bandung tidak melarang warga berdagang. Namun aktivitasnya harus ditata ulang agar tidak mengganggu ketertiban.
Ia juga memastikan tidak ada kompensasi bagi pedagang yang terdampak penertiban karena dilarang dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Kami tidak berani memberikan kompensasi karena berdasarkan Perda kita tidak boleh memberikan kompensasi. Tapi, kami tidak melarang untuk berdagang hanya saja dagangnya diatur ulang,” tegasnya.
4 Prinsip Baru untuk PKL Bundaran Cibiru
Pemkot Bandung menetapkan empat prinsip wajib yang harus dipatuhi pedagang jika ingin tetap berjualan di kawasan Bundaran Cibiru:
1. Dilarang bangunan permanen
2. Dilarang bangunan semi permanen
3. Wajib datang bersih, pulang bersih
4. Jam operasional maksimal 12 jam
“Empat prinsip ini harus dipenuhi. Tidak boleh permanen, tidak boleh semi permanen, dagangnya datang bersih pulang bersih dan operasionalnya maksimum 12 jam,” pungkas Farhan.
(Red) *





































