Pemprov Jabar Gelar Rakor Tata Kelola Pertambangan, Bupati-Wali Kota se-Jabar Hadir di Bandung
BANDUNG, Dewicyber.net // Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Jawa Barat pada Minggu, 9 November 2026 di Bandung.
Hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial Instagram @abiramzi76, yang memperlihatkan suasana rapat di dalam ruangan dengan layar besar bertuliskan “Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan di Jawa Barat, Bandung, 9 November 2026”.
Dalam video tersebut, tampak sejumlah kepala daerah dan pejabat duduk melingkar mengikuti rapat. Sejumlah kamera media juga terlihat meliput jalannya kegiatan.
Rapat koordinasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam penataan dan pengelolaan pertambangan agar lebih terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
Fokus penataan tersebut terutama pada sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang selama ini menjadi perhatian di Jawa Barat. Mulai dari persoalan perizinan, pengawasan di lapangan, hingga dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar area tambang.
Sebelumnya, penataan tambang MBLB di Jawa Barat juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II. KPK mendorong agar pengelolaan tambang di tingkat provinsi menjadi momentum untuk menyatukan arah kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan tata kelola perizinan dan pengawasan, serta meminimalkan dampak lingkungan dan sosial akibat tumpang tindih kebijakan antar daerah. 587a
Melalui rakor ini, diharapkan penataan tambang di Jawa Barat semakin tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kelestarian lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait hasil keputusan rapat tersebut.
(Red) **





































