Misteri Pinjam Bendera PT Indomuda: Jaksa Diminta Bongkar Dalang di Balik Korupsi

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 9 April 2026 - 00:16 WIB

50111 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Subang – Advokat Taufik, yakni Taufik, SH., MH., M.Kes bersama Hugo S. Tambunan, SH., menegaskan bahwa laporan pengaduan (Lapdu) dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Subang tidak hanya berhenti pada para pelaksana, namun juga diarahkan untuk menelusuri peran Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan menyusul telah diserahkannya salinan putusan perkara Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kejaksaan Negeri Subang sebagai dasar pengembangan perkara.
Dalam perkara ini, dua terdakwa yakni Mochammad Dannis dan Diky Arief Rachman telah diputus bersalah dalam kasus pengadaan alat angkut darat bermotor berupa ambulans.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, kuasa hukum menilai masih ada pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum.

Seharusnya Kejari Subang maksimal dalam upaya pemulihan kerugian Negara, apalagi Majelis Hakim di dalam Putusannya menyertakan pembebanan kerugian Negara tidak hanya dibebankan kepada Para Terdakwa melainkan juga terhadap Saksi dr. H. Nunung Syuhaeri MARS selaku Kadis merangkap Direktur RSUD Subang berdasarkan fakta yg terungkap di persidangan.

“Dari fakta persidangan dan putusan, terlihat adanya keterkaitan dengan pihak ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan Subang serta pejabat terkait lainnya. Ini yang kami dorong untuk didalami,” ujar Taufik.

Kuasa Hukum secara tegas mengarahkan agar penyidik menelusuri peran almarhum Ana Juhana, S.Pd.I alias Ayung Sacim selaku PPK Dinas Kesehatan Subang, serta saksi dr. H. Nunung Syuhaeri, MARS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Subang sekaligus Direktur RSUD Subang.

Menurutnya, pengadaan ambulans merupakan bagian dari kebijakan dan tanggung jawab struktural di lingkungan Dinas Kesehatan, sehingga tidak mungkin hanya melibatkan pihak swasta semata.

“Logikanya, proyek pemerintah tidak berjalan tanpa peran pejabat terkait. Maka dari itu, kami meminta Kejaksaan untuk mengembangkan perkara ini secara menyeluruh,” tegasnya.

Dengan telah adanya putusan pengadilan yang inkracht dan dokumen pendukung yang lengkap, Advokat Taufik H. Nasution berharap Kejaksaan Negeri Subang segera mengambil langkah konkret guna menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengadaan fasilitas kesehatan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, namun diduga terjadi penyimpangan yang merugikan negara.

(Red)

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 21:00 WIB

WBFC U-17 Juara Piala Soeratin Nasional 2026, Disambut Meriah Bak Pahlawan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 23:18 WIB

LBH AMPUH Indonesia Sentil Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Usulan Bupati Definitif

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:37 WIB

Festival AHU 2026 di Bandung: Pemerintah Dorong Integrasi Layanan Hukum dan Mudahkan UMKM Naik Kelas

Rabu, 26 Agustus 2026 - 11:20 WIB

GEGARA TEBAR FITNAH DAN HINA ULAMA, GUS LILUR DISOMASI DAN DIADUKAN KE MABES POLRI

Kamis, 13 Agustus 2026 - 11:05 WIB

Tantan Sulthon Bukhawan terpilih sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026-2031

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:20 WIB

Sosialisasi Empat Pilar, Abidin Fikri: Perlu Kesadaran Bersama Wujudkan Gagasan Founding Father

Kamis, 23 Juli 2026 - 10:32 WIB

HAN 2026 di Sentra Wyata Guna: 81 Anak Ikuti Khitanan Massal

Minggu, 12 Juli 2026 - 15:38 WIB

Bandung Berwarna, Parade AAF 2026 Diserbu Warga

Berita Terbaru

KOTA BANDUNG

Toni Wijaya Hadiri Grand Launching INAPRO di Bandung

Senin, 9 Nov 2026 - 20:30 WIB

KOTA BANDUNG

Pak Wali dan KDM Bahas Bandung 2027, Ini Isinya

Senin, 9 Nov 2026 - 19:51 WIB